PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA-Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya indikasi awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan kepada awak media di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026) sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia. Ia mengatakan, penyidik telah menemukan sejumlah petunjuk yang membuka kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pidana terkait keamanan negara.
Menurut Yusril, perkembangan penyelidikan sejauh ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga berpotensi memiliki dimensi hukum yang lebih serius.
Ia menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai ketentuan yang kini turut menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dugaan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Bukti permulaan yang telah ditemukan perlu dikaji lebih jauh agar penerapan pasal-pasal pidana nantinya benar-benar sesuai dengan fakta dan unsur hukum yang berlaku.
Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara menyeluruh. Karena itu, proses penanganan perkara masih terus berjalan dan kepolisian akan menyampaikan perkembangan berikutnya secara lebih terperinci.
Yusril juga menyatakan bahwa penjelasan lebih lengkap mengenai hasil penyidikan akan disampaikan oleh Mabes Polri setelah proses pendalaman selesai dilakukan.
Tiga Jenderal Aktif Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I di Sespim Lemdiklat Polri.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang disebut dengan inisial SU masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketiganya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Penyadapan Diduga Berlangsung pada 2025-2026
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi.
Menurut Asep, aktivitas yang dipersoalkan diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Penyidik menemukan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga menjadi sasaran penyadapan meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki dasar hukum.
Asep juga mengungkapkan adanya dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer yang terhubung dengan sistem LIMS pada Oktober 2026.
Temuan tersebut kemudian mendorong petugas yang mengetahui dugaan aktivitas tersebut untuk membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Sejumlah Pejabat dan Tokoh Diduga Menjadi Sasaran
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menduga target penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah nomor yang diduga menjadi sasaran disebut berkaitan dengan pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Untuk memperkuat penyidikan, polisi telah meminta keterangan dari 10 orang saksi serta tiga saksi ahli.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Dengan munculnya indikasi dugaan makar yang disampaikan Yusril, penanganan perkara ini kini menjadi perhatian lebih luas. Aparat penegak hukum masih harus mendalami keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan adanya tindak pidana terhadap keamanan negara.
Hasil pendalaman penyidik nantinya akan menentukan apakah terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk mengembangkan perkara ke dugaan tindak pidana makar.(*)





JAKARTA-Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya indikasi awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan kepada awak media di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026) sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia. Ia mengatakan, penyidik telah menemukan sejumlah petunjuk yang membuka kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pidana terkait keamanan negara.
Menurut Yusril, perkembangan penyelidikan sejauh ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga berpotensi memiliki dimensi hukum yang lebih serius.
Ia menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai ketentuan yang kini turut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dugaan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Bukti permulaan yang telah ditemukan perlu dikaji lebih jauh agar penerapan pasal-pasal pidana nantinya benar-benar sesuai dengan fakta dan unsur hukum yang berlaku.
Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara menyeluruh. Karena itu, proses penanganan perkara masih terus berjalan dan kepolisian akan menyampaikan perkembangan berikutnya secara lebih terperinci.
Yusril juga menyatakan bahwa penjelasan lebih lengkap mengenai hasil penyidikan akan disampaikan oleh Mabes Polri setelah proses pendalaman selesai dilakukan.
Tiga Jenderal Aktif Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I di Sespim Lemdiklat Polri.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang disebut dengan inisial SU masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketiganya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Penyadapan Diduga Berlangsung pada 2025-2026
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi.
Menurut Asep, aktivitas yang dipersoalkan diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Penyidik menemukan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga menjadi sasaran penyadapan meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki dasar hukum.
Asep juga mengungkapkan adanya dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer yang terhubung dengan sistem LIMS pada Oktober 2026.
Temuan tersebut kemudian mendorong petugas yang mengetahui dugaan aktivitas tersebut untuk membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Sejumlah Pejabat dan Tokoh Diduga Menjadi Sasaran
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menduga target penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah nomor yang diduga menjadi sasaran disebut berkaitan dengan pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Untuk memperkuat penyidikan, polisi telah meminta keterangan dari 10 orang saksi serta tiga saksi ahli.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Dengan munculnya indikasi dugaan makar yang disampaikan Yusril, penanganan perkara ini kini menjadi perhatian lebih luas. Aparat penegak hukum masih harus mendalami keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan adanya tindak pidana terhadap keamanan negara.
Hasil pendalaman penyidik nantinya akan menentukan apakah terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk mengembangkan perkara ke dugaan tindak pidana makar.(*)