PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU - Kasus dugaan korupsi pembiayaan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak Sri Indrapura yang merugikan negara Rp18,92 miliar segera memasuki meja hijau. Dua tersangka dalam perkara ini dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (17/11/2026) besok.
Agenda persidangan perdana tersebut adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan dimulainya persidangan, konstruksi perkara yang sebelumnya diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Informasi jadwal persidangan itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Frederick Christian Simamora saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (16/11/2026) siang.
"Selasa ini mulai sidang dakwaannya (17/11/2026) di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru," ujarnya.

Dua terdakwa dalam perkara tersebut adalah Angga Saputra, mantan Account Officer BRK Syariah Cabang Siak, dan Hendra, seorang wiraswasta. Keduanya sebelumnya telah dilimpahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum melalui proses tahap II pada Rabu (30/9/2026).
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Islamic Banking (iB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis dengan akad murabahah tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp18.920.492.975.
Penyimpangan diduga berlangsung selama April 2023 hingga April 2024. Penyidik menemukan sebanyak 88 debitur memperoleh fasilitas pembiayaan dengan total plafon mencapai Rp17,6 miliar. Namun, dana yang dicairkan diduga tidak digunakan sebagaimana tujuan pembiayaan, melainkan dialihkan kepada 24 pihak yang menjadi penerima manfaat.
Tak hanya itu, penyidik juga menemukan realisasi subsidi bunga yang diduga tidak tepat sasaran dengan nilai mencapai Rp1,32 miliar.
88 Nasabah Diduga Hanya Dipinjam Identitasnya
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Angga Saputra diduga berperan memproses pengajuan hingga pencairan pembiayaan terhadap 88 nasabah. Ia juga diduga menerima imbalan Rp5 juta dari setiap nasabah, sehingga total keuntungan yang diperolehnya diperkirakan mencapai Rp440 juta.
Sementara Hendra diduga menjadi salah satu penerima manfaat utama dari pencairan pembiayaan tersebut. Berdasarkan bukti transfer yang ditemukan penyidik, Hendra disebut menerima aliran dana sekitar Rp4,16 miliar.
Modus yang diduga digunakan adalah merekrut masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani dengan hanya meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Identitas masyarakat tersebut kemudian diduga dimanfaatkan untuk mengajukan fasilitas pembiayaan ke BRK Syariah. Padahal, masyarakat yang direkrut dijanjikan kompensasi Rp10 juta hingga Rp14 juta serta kebun kelapa sawit seluas satu hektare setelah pinjaman dinyatakan lunas.
Para calon nasabah diduga tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk mengajukan pembiayaan hingga Rp200 juta per orang. Dalam proses pengajuan, mereka hanya diminta menandatangani sejumlah dokumen, sementara dana hasil pencairan diduga justru dinikmati pihak lain.
Perkara ini kini memasuki babak persidangan. Pembacaan dakwaan pada Selasa besok akan menjadi momentum untuk mengungkap lebih jauh peran masing-masing pihak, aliran dana pembiayaan, serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan kerugian negara Rp18,92 miliar tersebut.
Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para terdakwa tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (ric)






PEKANBARU - Kasus dugaan korupsi pembiayaan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak Sri Indrapura yang merugikan negara Rp18,92 miliar segera memasuki meja hijau. Dua tersangka dalam perkara ini dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (17/11/2026) besok.
Agenda persidangan perdana tersebut adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan dimulainya persidangan, konstruksi perkara yang sebelumnya diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Informasi jadwal persidangan itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Frederick Christian Simamora saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (16/11/2026) siang.
"Selasa ini mulai sidang dakwaannya (17/11/2026) di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru," ujarnya.
Dua terdakwa dalam perkara tersebut adalah Angga Saputra, mantan Account Officer BRK Syariah Cabang Siak, dan Hendra, seorang wiraswasta. Keduanya sebelumnya telah dilimpahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum melalui proses tahap II pada Rabu (30/9/2026).
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Islamic Banking (iB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis dengan akad murabahah tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp18.920.492.975.
Penyimpangan diduga berlangsung selama April 2023 hingga April 2024. Penyidik menemukan sebanyak 88 debitur memperoleh fasilitas pembiayaan dengan total plafon mencapai Rp17,6 miliar. Namun, dana yang dicairkan diduga tidak digunakan sebagaimana tujuan pembiayaan, melainkan dialihkan kepada 24 pihak yang menjadi penerima manfaat.
Tak hanya itu, penyidik juga menemukan realisasi subsidi bunga yang diduga tidak tepat sasaran dengan nilai mencapai Rp1,32 miliar.
88 Nasabah Diduga Hanya Dipinjam Identitasnya
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Angga Saputra diduga berperan memproses pengajuan hingga pencairan pembiayaan terhadap 88 nasabah. Ia juga diduga menerima imbalan Rp5 juta dari setiap nasabah, sehingga total keuntungan yang diperolehnya diperkirakan mencapai Rp440 juta.
Sementara Hendra diduga menjadi salah satu penerima manfaat utama dari pencairan pembiayaan tersebut. Berdasarkan bukti transfer yang ditemukan penyidik, Hendra disebut menerima aliran dana sekitar Rp4,16 miliar.
Modus yang diduga digunakan adalah merekrut masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani dengan hanya meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Identitas masyarakat tersebut kemudian diduga dimanfaatkan untuk mengajukan fasilitas pembiayaan ke BRK Syariah. Padahal, masyarakat yang direkrut dijanjikan kompensasi Rp10 juta hingga Rp14 juta serta kebun kelapa sawit seluas satu hektare setelah pinjaman dinyatakan lunas.
Para calon nasabah diduga tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk mengajukan pembiayaan hingga Rp200 juta per orang. Dalam proses pengajuan, mereka hanya diminta menandatangani sejumlah dokumen, sementara dana hasil pencairan diduga justru dinikmati pihak lain.
Perkara ini kini memasuki babak persidangan. Pembacaan dakwaan pada Selasa besok akan menjadi momentum untuk mengungkap lebih jauh peran masing-masing pihak, aliran dana pembiayaan, serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan kerugian negara Rp18,92 miliar tersebut.
Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para terdakwa tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (ric)