logo
● Update Cuaca 21 November 2026: BMKG Peringatkan Hujan Petir dan Angin Kencang di Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Dua Pintu Waduk Koto Panjang Pagi Ini Dibuka, Warga Sepanjang Sungai Kampar Dimi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Buka Skema Baru Pasca-Izin RAPP Dicabut: Operasional Dilanjutkan BUMN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● UMK Bengkalis 2027 Direkomendasikan Naik 4,84 Persen, Jadi Rp4,35 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Agung Siapkan Sekolah Gratis di Pekanbaru, Perlengkapan Siswa Ikut Ditanggung Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Debit Air Waduk Koto Panjang Meningkat, Dua Pintu Pelimpah Dibuka Besok, Sungai Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Sembunyi di Hutan Bakau, Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 Warga Asing ke Mal Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Temukan 18 Ribu Hektar Kebun Sawit di Areal Konsesi PT RAPP Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Hukum
Polri Temukan Titik Terang, Dugaan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: Antara)
Polri Temukan Titik Terang, Dugaan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar
Editor: Arya Mahendra
Rubrik: hukum | 17 November 2026 | 20:12:17

JAKARTA - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang lebih serius. Polri mulai menemukan titik terang mengenai kemungkinan keterkaitan praktik penyadapan tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.

Meski demikian, hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan makar. Kepolisian masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami keterkaitan antara aktivitas penyadapan, penguasaan data elektronik, dan pihak-pihak yang diduga memanfaatkannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyidik telah menemukan titik terang terkait hubungan antara dugaan penyadapan dan kemungkinan tindak pidana makar.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

iklan-view

Menurut Yusril, dugaan makar merupakan persoalan hukum serius yang membutuhkan pembuktian cermat. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada kepolisian untuk menuntaskan penyidikan tanpa terburu-buru menarik kesimpulan.

Ia menegaskan, penyidikan harus mampu mengungkap bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga ke mana hasil penyadapan tersebut mengalir, siapa yang memanfaatkannya, serta apa tujuan di balik tindakan tersebut.

Rangkaian fakta itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana makar dan siapa saja pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan makar masih berjalan. Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin tengah mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

"Belum, belum. Masih dalam proses," kata Suyudi saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Kapolri menyebut penyidik juga mendalami barang bukti elektronik, termasuk sejumlah perangkat gadget yang telah diamankan. Pemeriksaan perangkat tersebut diperlukan untuk mengungkap jejak komunikasi, aktivitas digital, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Polri, kata dia, masih menelusuri berbagai alat bukti lain yang dapat memperkuat konstruksi perkara dugaan makar tersebut.

Empat Tersangka dan Pasal Makar

Dalam pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Perkembangan penanganan perkara ini juga terlihat dari pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan data publikasi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, tertanggal 12 November 2026.

Dalam SPDP itu, penyidik mencantumkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berikut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dua ketentuan yang secara khusus menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar adalah Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Masuknya pasal-pasal tersebut dalam SPDP menunjukkan bahwa penyidikan telah mencakup dugaan tindak pidana makar. Namun, pencantuman pasal dalam dokumen penyidikan tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya unsur pidana ataupun menetapkan seseorang sebagai pelaku makar.

Kini, publik menunggu sejauh mana penyidik mampu membuka keseluruhan rangkaian perkara tersebut. Bukan hanya mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga menjawab siapa yang berada di baliknya, bagaimana hasil penyadapan digunakan, dan apakah terdapat tujuan yang mengarah pada upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan arah dan bobot penanganan kasus yang kini menjadi perhatian nasional. (*)

Home / hukum
Polri Temukan Titik Terang, Dugaan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar
Editor: Arya Mahendra
Rubrik: hukum | 17 November 2026 | 20:12:17
Polri Temukan Titik Terang, Dugaan Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: Antara)

JAKARTA - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang lebih serius. Polri mulai menemukan titik terang mengenai kemungkinan keterkaitan praktik penyadapan tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.

Meski demikian, hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan makar. Kepolisian masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami keterkaitan antara aktivitas penyadapan, penguasaan data elektronik, dan pihak-pihak yang diduga memanfaatkannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa penyidik telah menemukan titik terang terkait hubungan antara dugaan penyadapan dan kemungkinan tindak pidana makar.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Yusril, dugaan makar merupakan persoalan hukum serius yang membutuhkan pembuktian cermat. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada kepolisian untuk menuntaskan penyidikan tanpa terburu-buru menarik kesimpulan.

Ia menegaskan, penyidikan harus mampu mengungkap bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga ke mana hasil penyadapan tersebut mengalir, siapa yang memanfaatkannya, serta apa tujuan di balik tindakan tersebut.

Rangkaian fakta itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana makar dan siapa saja pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan makar masih berjalan. Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin tengah mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

"Belum, belum. Masih dalam proses," kata Suyudi saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Kapolri menyebut penyidik juga mendalami barang bukti elektronik, termasuk sejumlah perangkat gadget yang telah diamankan. Pemeriksaan perangkat tersebut diperlukan untuk mengungkap jejak komunikasi, aktivitas digital, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Polri, kata dia, masih menelusuri berbagai alat bukti lain yang dapat memperkuat konstruksi perkara dugaan makar tersebut.

Empat Tersangka dan Pasal Makar

Dalam pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Perkembangan penanganan perkara ini juga terlihat dari pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan data publikasi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, tertanggal 12 November 2026.

Dalam SPDP itu, penyidik mencantumkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berikut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dua ketentuan yang secara khusus menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar adalah Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Masuknya pasal-pasal tersebut dalam SPDP menunjukkan bahwa penyidikan telah mencakup dugaan tindak pidana makar. Namun, pencantuman pasal dalam dokumen penyidikan tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya unsur pidana ataupun menetapkan seseorang sebagai pelaku makar.

Kini, publik menunggu sejauh mana penyidik mampu membuka keseluruhan rangkaian perkara tersebut. Bukan hanya mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga menjawab siapa yang berada di baliknya, bagaimana hasil penyadapan digunakan, dan apakah terdapat tujuan yang mengarah pada upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan arah dan bobot penanganan kasus yang kini menjadi perhatian nasional. (*)