PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong penguatan koperasi sebagai upaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sekaligus membantu menyelesaikan persoalan tumpang tindih penguasaan lahan dan sengketa perkebunan yang masih terjadi.
Riau memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit sekitar 3,88 juta hektare. Dari total tersebut, lebih dari 2,5 juta hektare merupakan perkebunan milik masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian Daerah Provinsi Riau, Helmi, mengatakan besarnya perkebunan rakyat harus diimbangi dengan kepastian hukum dan pengelolaan yang baik agar memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
“Ketika berbicara reforma agraria sawit, yang kita pikirkan bukan hanya lahannya, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari perkebunan tersebut,” kata Helmi dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Menurut Helmi, persoalan status kepemilikan dan penguasaan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan perkebunan rakyat. Karena itu, koperasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat posisi petani sekaligus mendorong pengelolaan kebun yang lebih terorganisasi.
Pemprov Riau sebelumnya juga menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria pada Juli 2026 bersama Direktorat Jenderal Penataan Agraria serta pemerintah kabupaten dan kota. Pertemuan tersebut membahas langkah penataan dan penyelesaian persoalan pertanahan, termasuk perkebunan yang berada di kawasan hutan.
Upaya peningkatan produktivitas kebun rakyat turut dilakukan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga Agustus 2026, realisasi program itu tercatat mencapai 7.272.440 hektare. Sementara itu, pendataan melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) telah mencakup lebih dari 36 ribu perkebunan rakyat.
Dari sisi kelembagaan, Riau memiliki 3.821 koperasi dengan kelompok usaha sekitar Rp4 triliun. Sebanyak 290 koperasi bergerak di sektor perkebunan dengan nilai usaha mencapai Rp838 miliar.
Salah satu contohnya adalah Koperasi Sumber Makmur di Kabupaten Pelalawan. Koperasi tersebut mengelola 1.582 hektare kebun sawit dengan melibatkan 781 petani yang juga tercatat sebagai anggota.
Pemprov Riau menyambut kerja sama Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengembangkan model reforma agraria berbasis koperasi. Namun, kepastian hukum lahan tetap menjadi syarat penting agar usaha petani dapat berjalan secara berkelanjutan.(*)






PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong penguatan koperasi sebagai upaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sekaligus membantu menyelesaikan persoalan tumpang tindih penguasaan lahan dan sengketa perkebunan yang masih terjadi.
Riau memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit sekitar 3,88 juta hektare. Dari total tersebut, lebih dari 2,5 juta hektare merupakan perkebunan milik masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian Daerah Provinsi Riau, Helmi, mengatakan besarnya perkebunan rakyat harus diimbangi dengan kepastian hukum dan pengelolaan yang baik agar memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
“Ketika berbicara reforma agraria sawit, yang kita pikirkan bukan hanya lahannya, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari perkebunan tersebut,” kata Helmi dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Menurut Helmi, persoalan status kepemilikan dan penguasaan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan perkebunan rakyat. Karena itu, koperasi dinilai dapat menjadi wadah untuk memperkuat posisi petani sekaligus mendorong pengelolaan kebun yang lebih terorganisasi.
Pemprov Riau sebelumnya juga menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria pada Juli 2026 bersama Direktorat Jenderal Penataan Agraria serta pemerintah kabupaten dan kota. Pertemuan tersebut membahas langkah penataan dan penyelesaian persoalan pertanahan, termasuk perkebunan yang berada di kawasan hutan.
Upaya peningkatan produktivitas kebun rakyat turut dilakukan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga Agustus 2026, realisasi program itu tercatat mencapai 7.272.440 hektare. Sementara itu, pendataan melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) telah mencakup lebih dari 36 ribu perkebunan rakyat.
Dari sisi kelembagaan, Riau memiliki 3.821 koperasi dengan kelompok usaha sekitar Rp4 triliun. Sebanyak 290 koperasi bergerak di sektor perkebunan dengan nilai usaha mencapai Rp838 miliar.
Salah satu contohnya adalah Koperasi Sumber Makmur di Kabupaten Pelalawan. Koperasi tersebut mengelola 1.582 hektare kebun sawit dengan melibatkan 781 petani yang juga tercatat sebagai anggota.
Pemprov Riau menyambut kerja sama Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengembangkan model reforma agraria berbasis koperasi. Namun, kepastian hukum lahan tetap menjadi syarat penting agar usaha petani dapat berjalan secara berkelanjutan.(*)