PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Larshen Yunus Naek Simamora alias Yunus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan ancaman pencemaran dan membuka rahasia terhadap Martin Manoluk. Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan serta membuat korban ketakutan hingga menyerahkan uang Rp35 juta.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (18/11/2026). Dalam pertimbangannya, JPU turut menjadikan rekam jejak hukum terdakwa sebagai salah satu hal yang memberatkan.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Mey Ziko, membenarkan tuntutan terhadap Larshen Yunus tersebut.
"Benar, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ujar Mey Ziko, Kamis (19/11/2026) siang.

Dalam pertimbangan tuntutan, jaksa menyebut terdakwa pernah tersangkut persoalan hukum dan sebelumnya telah dijatuhi pidana percobaan. Selain itu, perbuatannya dinilai meresahkan masyarakat.
Jaksa juga menilai ancaman untuk kembali menyebarluaskan pemberitaan negatif yang menyerang Martin Manoluk beserta keluarganya telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada korban.
Kondisi tersebut disebut membuat Martin akhirnya memenuhi permintaan terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp35 juta.
"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Akibat ancaman pemberitaan dan membuka rahasia, saksi Martin Manoluk merasa cemas dan takut hingga terpaksa menyetorkan uang Rp35 juta," kata Mey Ziko.
Meski demikian, JPU turut mencatat sejumlah hal yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Namun, sikap terdakwa yang dinilai berbelit-belit ketika memberikan keterangan menjadi catatan dalam pertimbangan tuntutan.
Atas perbuatannya, JPU menyatakan Larshen Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP.
Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. JPU juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
"Agenda sidang berikutnya penyampaian pledoi dari terdakwa," pungkas Mey Ziko.
Berawal dari Pemberitaan Negatif
Perkara ini bermula pada awal Desember 2025. Saat itu, Martin Manoluk yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru membaca sejumlah pemberitaan media daring yang menyoroti dirinya dan keluarga terkait tuduhan gaya hidup mewah atau flexing.
Martin kemudian meminta agar pemberitaan tersebut diredam dan dihapus. Jaksa menyebut Larshen Yunus menyanggupi permintaan itu dengan menjanjikan akan menindaklanjutinya melalui anggota.
Namun, persoalan justru berkembang. Martin kemudian dihubungi seseorang yang mengaku bernama Aji Panangi. Dalam komunikasi tersebut, Martin menerima 10 tautan pemberitaan negatif yang disertai tagihan sebesar Rp56 juta dengan alasan biaya kemitraan iklan.
Nilai tagihan itu kemudian dinegosiasikan hingga turun menjadi Rp35 juta. Namun, pembayaran tak kunjung dilakukan.
Dalam dakwaan, JPU mengungkapkan Larshen Yunus selanjutnya mengirimkan pesan bernada ancaman. Terdakwa disebut mengancam akan kembali meramaikan pemberitaan mengenai Martin apabila uang yang diminta tidak segera disetorkan.
Merasa tertekan dan takut, Martin akhirnya menyerahkan uang Rp35 juta melalui anggotanya. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Aji Panangi pada 26 Desember 2025.
JPU menyebut rekening beserta layanan perbankan digital atau m-banking atas nama Aji Panangi tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Larshen Yunus.
Di sisi lain, Aji Panangi disebut mengaku tidak pernah meminta uang maupun mengirimkan pesan penagihan kepada Martin. Meski uang Rp35 juta telah diterima, pemberitaan yang menyerang Martin ternyata tidak dihapus.
Rangkaian peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Pekanbaru hingga berujung pada proses hukum terhadap Larshen Yunus.
Sidang perkara ini selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa. (ric)





PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Larshen Yunus Naek Simamora alias Yunus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan ancaman pencemaran dan membuka rahasia terhadap Martin Manoluk. Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan serta membuat korban ketakutan hingga menyerahkan uang Rp35 juta.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (18/11/2026). Dalam pertimbangannya, JPU turut menjadikan rekam jejak hukum terdakwa sebagai salah satu hal yang memberatkan.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Mey Ziko, membenarkan tuntutan terhadap Larshen Yunus tersebut.
"Benar, terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ujar Mey Ziko, Kamis (19/11/2026) siang.
Dalam pertimbangan tuntutan, jaksa menyebut terdakwa pernah tersangkut persoalan hukum dan sebelumnya telah dijatuhi pidana percobaan. Selain itu, perbuatannya dinilai meresahkan masyarakat.
Jaksa juga menilai ancaman untuk kembali menyebarluaskan pemberitaan negatif yang menyerang Martin Manoluk beserta keluarganya telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada korban.
Kondisi tersebut disebut membuat Martin akhirnya memenuhi permintaan terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp35 juta.
"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Akibat ancaman pemberitaan dan membuka rahasia, saksi Martin Manoluk merasa cemas dan takut hingga terpaksa menyetorkan uang Rp35 juta," kata Mey Ziko.
Meski demikian, JPU turut mencatat sejumlah hal yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Namun, sikap terdakwa yang dinilai berbelit-belit ketika memberikan keterangan menjadi catatan dalam pertimbangan tuntutan.
Atas perbuatannya, JPU menyatakan Larshen Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP.
Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. JPU juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
"Agenda sidang berikutnya penyampaian pledoi dari terdakwa," pungkas Mey Ziko.
Berawal dari Pemberitaan Negatif
Perkara ini bermula pada awal Desember 2025. Saat itu, Martin Manoluk yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru membaca sejumlah pemberitaan media daring yang menyoroti dirinya dan keluarga terkait tuduhan gaya hidup mewah atau flexing.
Martin kemudian meminta agar pemberitaan tersebut diredam dan dihapus. Jaksa menyebut Larshen Yunus menyanggupi permintaan itu dengan menjanjikan akan menindaklanjutinya melalui anggota.
Namun, persoalan justru berkembang. Martin kemudian dihubungi seseorang yang mengaku bernama Aji Panangi. Dalam komunikasi tersebut, Martin menerima 10 tautan pemberitaan negatif yang disertai tagihan sebesar Rp56 juta dengan alasan biaya kemitraan iklan.
Nilai tagihan itu kemudian dinegosiasikan hingga turun menjadi Rp35 juta. Namun, pembayaran tak kunjung dilakukan.
Dalam dakwaan, JPU mengungkapkan Larshen Yunus selanjutnya mengirimkan pesan bernada ancaman. Terdakwa disebut mengancam akan kembali meramaikan pemberitaan mengenai Martin apabila uang yang diminta tidak segera disetorkan.
Merasa tertekan dan takut, Martin akhirnya menyerahkan uang Rp35 juta melalui anggotanya. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Aji Panangi pada 26 Desember 2025.
JPU menyebut rekening beserta layanan perbankan digital atau m-banking atas nama Aji Panangi tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Larshen Yunus.
Di sisi lain, Aji Panangi disebut mengaku tidak pernah meminta uang maupun mengirimkan pesan penagihan kepada Martin. Meski uang Rp35 juta telah diterima, pemberitaan yang menyerang Martin ternyata tidak dihapus.
Rangkaian peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Pekanbaru hingga berujung pada proses hukum terhadap Larshen Yunus.
Sidang perkara ini selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa. (ric)