PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk menjamin keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) pada 2027. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota pada tahun mendatang. Alokasi anggaran tersebut disiapkan agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan medis.
Agung menegaskan, warga Pekanbaru tidak perlu khawatir ketika hendak berobat. Masyarakat cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program UHC yang telah diterapkan di Kota Pekanbaru.
"Warga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan kesehatan karena Pekanbaru telah menerapkan program UHC," kata Agung, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, kemudahan akses tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan.
Dengan adanya UHC, warga bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pekanbaru juga menjadi salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Agung menyebutkan, pemerintah kota terus berupaya menjaga agar program jaminan kesehatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, dukungan anggaran menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi.
Ia juga mengungkapkan, pembiayaan program UHC di Pekanbaru tidak hanya bersumber dari pemerintah kota. Jika digabungkan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, total anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Besarnya dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meringankan beban warga yang membutuhkan pengobatan.
Pemko Pekanbaru ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis. Dengan demikian, warga dapat lebih mudah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia tanpa harus menunda pengobatan karena keterbatasan biaya.
Program UHC juga menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekanbaru.(*)






PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk menjamin keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) pada 2027. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota pada tahun mendatang. Alokasi anggaran tersebut disiapkan agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan medis.
Agung menegaskan, warga Pekanbaru tidak perlu khawatir ketika hendak berobat. Masyarakat cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program UHC yang telah diterapkan di Kota Pekanbaru.
"Warga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan kesehatan karena Pekanbaru telah menerapkan program UHC," kata Agung, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kemudahan akses tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan.
Dengan adanya UHC, warga bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pekanbaru juga menjadi salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Agung menyebutkan, pemerintah kota terus berupaya menjaga agar program jaminan kesehatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, dukungan anggaran menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi.
Ia juga mengungkapkan, pembiayaan program UHC di Pekanbaru tidak hanya bersumber dari pemerintah kota. Jika digabungkan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, total anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Besarnya dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meringankan beban warga yang membutuhkan pengobatan.
Pemko Pekanbaru ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis. Dengan demikian, warga dapat lebih mudah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia tanpa harus menunda pengobatan karena keterbatasan biaya.
Program UHC juga menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekanbaru.(*)