PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Rabu (21/10/2026), berlangsung tegang. Massa mahasiswa menyuarakan protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum maksimal.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti bencana asap yang melanda Riau dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Mereka menilai persoalan karhutla tidak bisa dipandang sebagai kejadian tahunan semata, melainkan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah kebakaran berulang.
Ketua HMI Cabang Pekanbaru, Rayhan, secara terbuka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Menurut mahasiswa, penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan aktivitas sehari-hari hingga ancaman terhadap kesehatan akibat paparan asap.

Situasi di depan gedung DPRD Riau semakin memanas ketika tiga anggota dewan, yakni Edi Basri, Abdullah, dan Sumardani, menemui massa aksi. Kehadiran mereka belum meredakan ketegangan karena mahasiswa meminta agar dapat berdialog langsung dengan Ketua DPRD Riau.
Mahasiswa menolak pertemuan yang hanya diwakili sejumlah anggota dewan. Mereka menginginkan pimpinan lembaga legislatif tersebut hadir untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi.
Salah seorang peserta aksi meminta agar mahasiswa diperbolehkan masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka menegaskan bahwa gedung DPRD merupakan tempat masyarakat menyampaikan kepentingan dan keluhan kepada wakil rakyat.
Namun, ketiga anggota dewan tersebut akhirnya kembali memasuki gedung setelah permintaan mahasiswa tidak terpenuhi.
Ketegangan kemudian berlanjut ketika massa berupaya mendekati area gedung. Mahasiswa dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama aparat kepolisian, terlibat aksi saling dorong di sekitar pagar DPRD Riau.
Meski situasi berlangsung panas, tuntutan utama mahasiswa tetap berkaitan dengan penanganan karhutla dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap bencana asap.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan pengawasan, serta mengambil langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana lingkungan.(*)






PEKANBARU-Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Rabu (21/10/2026), berlangsung tegang. Massa mahasiswa menyuarakan protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum maksimal.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti bencana asap yang melanda Riau dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Mereka menilai persoalan karhutla tidak bisa dipandang sebagai kejadian tahunan semata, melainkan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah kebakaran berulang.
Ketua HMI Cabang Pekanbaru, Rayhan, secara terbuka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Menurut mahasiswa, penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan aktivitas sehari-hari hingga ancaman terhadap kesehatan akibat paparan asap.
Situasi di depan gedung DPRD Riau semakin memanas ketika tiga anggota dewan, yakni Edi Basri, Abdullah, dan Sumardani, menemui massa aksi. Kehadiran mereka belum meredakan ketegangan karena mahasiswa meminta agar dapat berdialog langsung dengan Ketua DPRD Riau.
Mahasiswa menolak pertemuan yang hanya diwakili sejumlah anggota dewan. Mereka menginginkan pimpinan lembaga legislatif tersebut hadir untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi.
Salah seorang peserta aksi meminta agar mahasiswa diperbolehkan masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka menegaskan bahwa gedung DPRD merupakan tempat masyarakat menyampaikan kepentingan dan keluhan kepada wakil rakyat.
Namun, ketiga anggota dewan tersebut akhirnya kembali memasuki gedung setelah permintaan mahasiswa tidak terpenuhi.
Ketegangan kemudian berlanjut ketika massa berupaya mendekati area gedung. Mahasiswa dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama aparat kepolisian, terlibat aksi saling dorong di sekitar pagar DPRD Riau.
Meski situasi berlangsung panas, tuntutan utama mahasiswa tetap berkaitan dengan penanganan karhutla dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap bencana asap.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan agar pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan pengawasan, serta mengambil langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana lingkungan.(*)