PALU - Rencana Presiden Prabowo Subianto mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten mendapat sambutan positif dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin.

Sultan menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah sekaligus upaya memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut menyusul pengumuman Presiden Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten akan memperoleh tambahan minimal Rp20 miliar. Bahkan, daerah dengan kebutuhan pembangunan lebih besar, termasuk ibu kota kabupaten, berpeluang mendapatkan tambahan anggaran di atas angka tersebut.

Presiden memastikan anggaran itu telah disiapkan dan akan dikucurkan dalam waktu dekat.

"Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan daerah," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Sultan, tambahan anggaran tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, terutama melalui program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota agar segera menyiapkan perencanaan penggunaan anggaran secara matang. Prioritas belanja, menurutnya, sebaiknya diarahkan pada belanja modal dan kegiatan produktif yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah," tegasnya.

Berkaitan dengan Efisiensi Anggaran

Tambahan anggaran untuk daerah tersebut juga berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi belanja pemerintah dan menekan kebocoran anggaran negara.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti besarnya belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, Presiden memperkirakan sekitar 30 persen berpotensi hilang akibat praktik penggelembungan harga (mark-up) dan korupsi.

Jika kebocoran tersebut dapat ditekan, pemerintah memperkirakan potensi penghematan mencapai Rp400 triliun.

Prabowo juga menilai pola pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini belum efisien. Salah satu contohnya, setiap daerah dan rumah sakit melakukan pembelian barang yang sama secara terpisah, tetapi dengan harga yang bisa berbeda jauh.

Pemerintah, kata Prabowo, ingin merasionalisasi sistem pengadaan agar pembelian barang dan jasa dapat dilakukan lebih terkoordinasi, dengan standar harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama.

Hasil penghematan tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk memperkuat pembangunan di daerah.

Kebijakan tambahan anggaran ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Selain membuka ruang percepatan pembangunan, alokasi tersebut juga menuntut kesiapan perencanaan, ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

Dengan demikian, tambahan dana dari pemerintah pusat diharapkan tidak sekadar menjadi penambah kapasitas belanja daerah, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)