logo
● Dari Sungai Undan ke Ogan Ilir, Dua Buaya Inhil Direlokasi demi Keselamatan Bers Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polisi Sita 1.000 Liter BBM Subsidi di Inhu, Lima Orang Diamankan Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● PSPS Pekanbaru Bertandang ke Banda Aceh, Askar Bertuah Bidik Tiga Poin di Markas Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Izin Konsesi Hutan RAPP Dicabut, WALHI Riau Desak Pemulihan Lingkungan dan Hak M Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ketua APJII Riau Trio Gunawan Ungkap Peluang dan Tantangan Bisnis ISP di Seminar Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Update Cuaca 21 November 2026: BMKG Peringatkan Hujan Petir dan Angin Kencang di Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Dua Pintu Waduk Koto Panjang Pagi Ini Dibuka, Warga Sepanjang Sungai Kampar Dimi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Buka Skema Baru Pasca-Izin RAPP Dicabut: Operasional Dilanjutkan BUMN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News
 Mengenal LIMS, Sistem Penyadapan yang Kini Menjadi Sorotan
Ilustrasi sistem dan alur penyadapan. (Foto: AI)
Mengenal LIMS, Sistem Penyadapan yang Kini Menjadi Sorotan
Editor: putrajaya
Rubrik: news | 4 November 2026 | 08:28:52

JAKARTA – Lawful Interception Management System (LIMS) menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Sistem tersebut disebut digunakan dalam perkara yang kini menjerat tiga personel Polri sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Lantas, apa itu LIMS dan bagaimana sistem tersebut bekerja?

Apa Itu LIMS?

iklan-view

LIMS merupakan singkatan dari Lawful Interception Management System, yaitu sistem pengelolaan intersepsi komunikasi untuk kepentingan penegakan hukum.

Secara umum, lawful interception adalah mekanisme memperoleh informasi komunikasi melalui kewenangan dan prosedur yang dibenarkan hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam sistem telekomunikasi, proses intersepsi melibatkan sejumlah komponen, mulai dari pengelolaan permintaan, jaringan penyedia layanan komunikasi, penyaluran informasi, hingga fasilitas pemantauan aparat penegak hukum.

Standar yang dikembangkan European Telecommunications Standards Institute (ETSI) menjelaskan bahwa informasi hasil intersepsi dapat mencakup dua kategori, yakni  Intercept Related Information (IRI), berupa informasi terkait aktivitas komunikasi, serta  Content of Communication (CC), yaitu isi komunikasi yang menjadi objek intersepsi.

Dengan demikian, intersepsi tidak hanya berkaitan dengan isi percakapan, tetapi juga informasi mengenai aktivitas komunikasi, sesuai ruang lingkup kewenangan dan kemampuan teknis sistem.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Dalam gambaran umum lawful interception, proses dimulai dari permintaan resmi aparat penegak hukum berdasarkan dasar hukum dan otorisasi yang diperlukan.

Permintaan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme yang menghubungkan aparat dengan penyelenggara jaringan atau layanan komunikasi. Jika persyaratan terpenuhi, informasi yang menjadi objek intersepsi dapat disalurkan ke fasilitas pemantauan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Standar ETSI mengatur mekanisme pertukaran informasi tersebut melalui antarmuka teknis antara penyedia layanan komunikasi dan lembaga penegak hukum.

Namun, mekanisme itu merupakan gambaran umum arsitektur lawful interception. Belum tersedia informasi teknis terbuka yang memastikan seluruh komponen dan konfigurasi tersebut sama dengan sistem LIMS yang digunakan Polri.

Mengapa Penggunaannya Harus Diawasi?

Penggunaan sistem penyadapan berkaitan dengan hak privasi dan perlindungan komunikasi masyarakat. Karena itu, akses terhadap informasi komunikasi harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Dalam kasus yang sedang diselidiki, Bareskrim menyebut sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem tersebut sekitar Oktober 2026.

Menurut keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.

Penyidik menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik untuk kepentingan penyidikan.

Perkara tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan akses dan pengawasan dalam penggunaan teknologi intersepsi. Sebab, teknologi yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum harus digunakan sesuai kewenangan dan tidak boleh terlepas dari ketentuan hukum yang mengaturnya.

Hingga kini, proses pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut masih menjadi bagian dari penanganan perkara oleh Bareskrim Polri. (*)

Artikel diolah menggunakan AI

Home / news
Mengenal LIMS, Sistem Penyadapan yang Kini Menjadi Sorotan
Editor: putrajaya
Rubrik: news | 4 November 2026 | 08:28:52
 Mengenal LIMS, Sistem Penyadapan yang Kini Menjadi Sorotan
Ilustrasi sistem dan alur penyadapan. (Foto: AI)

JAKARTA – Lawful Interception Management System (LIMS) menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Sistem tersebut disebut digunakan dalam perkara yang kini menjerat tiga personel Polri sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Lantas, apa itu LIMS dan bagaimana sistem tersebut bekerja?

Apa Itu LIMS?

LIMS merupakan singkatan dari Lawful Interception Management System, yaitu sistem pengelolaan intersepsi komunikasi untuk kepentingan penegakan hukum.

Secara umum, lawful interception adalah mekanisme memperoleh informasi komunikasi melalui kewenangan dan prosedur yang dibenarkan hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam sistem telekomunikasi, proses intersepsi melibatkan sejumlah komponen, mulai dari pengelolaan permintaan, jaringan penyedia layanan komunikasi, penyaluran informasi, hingga fasilitas pemantauan aparat penegak hukum.

Standar yang dikembangkan European Telecommunications Standards Institute (ETSI) menjelaskan bahwa informasi hasil intersepsi dapat mencakup dua kategori, yakni  Intercept Related Information (IRI), berupa informasi terkait aktivitas komunikasi, serta  Content of Communication (CC), yaitu isi komunikasi yang menjadi objek intersepsi.

Dengan demikian, intersepsi tidak hanya berkaitan dengan isi percakapan, tetapi juga informasi mengenai aktivitas komunikasi, sesuai ruang lingkup kewenangan dan kemampuan teknis sistem.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Dalam gambaran umum lawful interception, proses dimulai dari permintaan resmi aparat penegak hukum berdasarkan dasar hukum dan otorisasi yang diperlukan.

Permintaan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme yang menghubungkan aparat dengan penyelenggara jaringan atau layanan komunikasi. Jika persyaratan terpenuhi, informasi yang menjadi objek intersepsi dapat disalurkan ke fasilitas pemantauan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Standar ETSI mengatur mekanisme pertukaran informasi tersebut melalui antarmuka teknis antara penyedia layanan komunikasi dan lembaga penegak hukum.

Namun, mekanisme itu merupakan gambaran umum arsitektur lawful interception. Belum tersedia informasi teknis terbuka yang memastikan seluruh komponen dan konfigurasi tersebut sama dengan sistem LIMS yang digunakan Polri.

Mengapa Penggunaannya Harus Diawasi?

Penggunaan sistem penyadapan berkaitan dengan hak privasi dan perlindungan komunikasi masyarakat. Karena itu, akses terhadap informasi komunikasi harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Dalam kasus yang sedang diselidiki, Bareskrim menyebut sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem tersebut sekitar Oktober 2026.

Menurut keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.

Penyidik menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik untuk kepentingan penyidikan.

Perkara tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan akses dan pengawasan dalam penggunaan teknologi intersepsi. Sebab, teknologi yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum harus digunakan sesuai kewenangan dan tidak boleh terlepas dari ketentuan hukum yang mengaturnya.

Hingga kini, proses pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut masih menjadi bagian dari penanganan perkara oleh Bareskrim Polri. (*)

Artikel diolah menggunakan AI