PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA-Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai semakin memperlihatkan keretakan hubungan politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
Hubungan kedua tokoh tersebut disebut mengalami perubahan signifikan setelah sebelumnya terlihat harmonis saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketika itu, Jokowi memberikan dukungan politik kepada Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan tersebut kemudian memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
Namun, dua tahun setelah pemilu, hubungan Jokowi dan Prabowo dinilai tidak lagi sejalan. Peneliti politik ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, dikutip dari BBC. Com mengatakan melihat kasus dugaan penyadapan ini semakin memperkuat indikasi adanya perbedaan kepentingan di antara kedua kubu.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan satu-satunya tanda keretakan. Sebelumnya, sejumlah isu juga memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan, mulai dari kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga polemik ijazah SMA Gibran.

Made menilai, posisi Listyo Sigit dalam dinamika politik tersebut juga menjadi perhatian karena kedekatannya dengan Jokowi selama menjabat sebagai Kapolri.
"Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi," ujarnya.
Ia menilai, kondisi saat ini menunjukkan kedua tokoh tersebut praktis telah menempuh jalan politik yang berbeda.
Meski demikian, Made memperkirakan Prabowo tidak akan berhadapan secara langsung dengan Jokowi. Menurutnya, langkah tersebut memiliki risiko politik yang terlalu besar bagi Prabowo.
"Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," katanya.
Di sisi lain, mantan anggota tim sukses Jokowi sekaligus Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, membantah adanya keterlibatan Jokowi dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Ia menilai, munculnya dugaan yang mengaitkan Jokowi dengan perkara itu masih sebatas asumsi. Menurutnya, pihak yang menjadi sasaran utama dalam persoalan tersebut justru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Semuanya pasti akan dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Tapi itu hanya asumsi. Sasaran utamanya adalah Mas Gibran," kata Azwan kepada BBC News Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan tanggapan singkat terkait kasus yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit tersebut.
Seusai menjalani persidangan perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada. Nanti kita tunggu ya," ujar Jokowi kepada wartawan, Kamis (5/11).
Sementara itu, peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai kisruh yang melibatkan sejumlah elite politik tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, dinamika yang terjadi menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di antara kelompok-kelompok politik yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan.
Ia bahkan menilai situasi tersebut membuat jalannya pemerintahan seolah berlangsung tanpa arah yang jelas karena perhatian para elite lebih banyak tersita untuk mempertahankan kepentingan kelompok masing-masing.
"Sejauh ini, kita seperti hidup di negara yang autopilot sebab jalannya pemerintahan justru membuktikan bukan kepentingan rakyat yang dikejar, melainkan kelompok masing-masing," tegas Nicky.(*)





JAKARTA-Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai semakin memperlihatkan keretakan hubungan politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
Hubungan kedua tokoh tersebut disebut mengalami perubahan signifikan setelah sebelumnya terlihat harmonis saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketika itu, Jokowi memberikan dukungan politik kepada Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan tersebut kemudian memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
Namun, dua tahun setelah pemilu, hubungan Jokowi dan Prabowo dinilai tidak lagi sejalan. Peneliti politik ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, dikutip dari BBC. Com mengatakan melihat kasus dugaan penyadapan ini semakin memperkuat indikasi adanya perbedaan kepentingan di antara kedua kubu.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan satu-satunya tanda keretakan. Sebelumnya, sejumlah isu juga memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan, mulai dari kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga polemik ijazah SMA Gibran.
Made menilai, posisi Listyo Sigit dalam dinamika politik tersebut juga menjadi perhatian karena kedekatannya dengan Jokowi selama menjabat sebagai Kapolri.
"Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi," ujarnya.
Ia menilai, kondisi saat ini menunjukkan kedua tokoh tersebut praktis telah menempuh jalan politik yang berbeda.
Meski demikian, Made memperkirakan Prabowo tidak akan berhadapan secara langsung dengan Jokowi. Menurutnya, langkah tersebut memiliki risiko politik yang terlalu besar bagi Prabowo.
"Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," katanya.
Di sisi lain, mantan anggota tim sukses Jokowi sekaligus Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, membantah adanya keterlibatan Jokowi dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Ia menilai, munculnya dugaan yang mengaitkan Jokowi dengan perkara itu masih sebatas asumsi. Menurutnya, pihak yang menjadi sasaran utama dalam persoalan tersebut justru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Semuanya pasti akan dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Tapi itu hanya asumsi. Sasaran utamanya adalah Mas Gibran," kata Azwan kepada BBC News Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan tanggapan singkat terkait kasus yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit tersebut.
Seusai menjalani persidangan perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada. Nanti kita tunggu ya," ujar Jokowi kepada wartawan, Kamis (5/11).
Sementara itu, peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai kisruh yang melibatkan sejumlah elite politik tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, dinamika yang terjadi menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di antara kelompok-kelompok politik yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan.
Ia bahkan menilai situasi tersebut membuat jalannya pemerintahan seolah berlangsung tanpa arah yang jelas karena perhatian para elite lebih banyak tersita untuk mempertahankan kepentingan kelompok masing-masing.
"Sejauh ini, kita seperti hidup di negara yang autopilot sebab jalannya pemerintahan justru membuktikan bukan kepentingan rakyat yang dikejar, melainkan kelompok masing-masing," tegas Nicky.(*)