logo
● Dari Sungai Undan ke Ogan Ilir, Dua Buaya Inhil Direlokasi demi Keselamatan Bers Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polisi Sita 1.000 Liter BBM Subsidi di Inhu, Lima Orang Diamankan Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● PSPS Pekanbaru Bertandang ke Banda Aceh, Askar Bertuah Bidik Tiga Poin di Markas Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Izin Konsesi Hutan RAPP Dicabut, WALHI Riau Desak Pemulihan Lingkungan dan Hak M Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ketua APJII Riau Trio Gunawan Ungkap Peluang dan Tantangan Bisnis ISP di Seminar Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Update Cuaca 21 November 2026: BMKG Peringatkan Hujan Petir dan Angin Kencang di Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Dua Pintu Waduk Koto Panjang Pagi Ini Dibuka, Warga Sepanjang Sungai Kampar Dimi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Buka Skema Baru Pasca-Izin RAPP Dicabut: Operasional Dilanjutkan BUMN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Hukum / Jakarta
Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Golkar Beri Bantahan
sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Golkar Beri Bantahan
Editor: Ridho Haztil | Penulis: raka sagara
Rubrik: hukum | 7 November 2026 | 20:02:47

JAKARTA-Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Bareskrim Polri kini tidak hanya menelusuri pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan, tetapi juga mendalami dugaan aliran dana serta kemungkinan adanya keterlibatan elite politik.

Isu tersebut mencuat setelah muncul informasi mengenai seorang petinggi partai politik yang disebut-sebut mendatangi sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum aparat menggerebek lokasi yang diduga menjadi posko penyadapan.

Spekulasi kemudian berkembang dan mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang mengonfirmasi keterlibatan Bahlil dalam perkara tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penyidik masih mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain.

iklan-view

"Terima kasih atas informasinya, tadi kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip dari AFU. Id. 

Selain menelusuri dugaan keterlibatan elite politik, penyidik juga mengusut sumber pembiayaan operasional perangkat penyadapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online.

Di tengah pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026) malam.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyebut Slamet diduga terlibat dalam penghapusan data hasil penyadapan dan akses ilegal. Meski telah berstatus tersangka, ia belum ditahan karena kondisi kesehatannya menurun akibat serangan stroke.

Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November 2026.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, juga meminta kepolisian mengusut perkara tersebut tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan pejabat tinggi negara.

Di sisi lain, Partai Golkar membantah tudingan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus penyadapan. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut isu tersebut sebagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga kini, Bareskrim masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti digital forensik untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pemberi perintah maupun penyandang dana operasi penyadapan.(*) 

Home / hukum / Jakarta
Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Golkar Beri Bantahan
Editor: Ridho Haztil | Penulis: raka sagara
Rubrik: hukum | 7 November 2026 | 20:02:47
Dugaan Keterlibatan Ketum Parpol dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Golkar Beri Bantahan
sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko

JAKARTA-Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Bareskrim Polri kini tidak hanya menelusuri pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan, tetapi juga mendalami dugaan aliran dana serta kemungkinan adanya keterlibatan elite politik.

Isu tersebut mencuat setelah muncul informasi mengenai seorang petinggi partai politik yang disebut-sebut mendatangi sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum aparat menggerebek lokasi yang diduga menjadi posko penyadapan.

Spekulasi kemudian berkembang dan mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang mengonfirmasi keterlibatan Bahlil dalam perkara tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penyidik masih mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain.

"Terima kasih atas informasinya, tadi kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip dari AFU. Id. 

Selain menelusuri dugaan keterlibatan elite politik, penyidik juga mengusut sumber pembiayaan operasional perangkat penyadapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online.

Di tengah pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026) malam.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyebut Slamet diduga terlibat dalam penghapusan data hasil penyadapan dan akses ilegal. Meski telah berstatus tersangka, ia belum ditahan karena kondisi kesehatannya menurun akibat serangan stroke.

Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November 2026.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, juga meminta kepolisian mengusut perkara tersebut tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan pejabat tinggi negara.

Di sisi lain, Partai Golkar membantah tudingan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus penyadapan. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut isu tersebut sebagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga kini, Bareskrim masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti digital forensik untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pemberi perintah maupun penyandang dana operasi penyadapan.(*)