PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menginventarisasi seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta mengidentifikasi kanal-kanal yang belum dilengkapi sekat.

Langkah ini dibahas dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan karhutla. Upaya pencegahan juga diarahkan hingga tingkat desa dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran.

SF Hariyanto mengatakan, pencegahan karhutla harus dilakukan secara terencana dan tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga desa perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Menurutnya, kondisi lahan dan karakteristik wilayah Riau membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah. Karena itu, program pemerintah pusat harus didukung kesiapan pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat di lapangan.

Pemprov Riau, lanjut SF, siap mendukung berbagai program BPGMN, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar upaya pencegahan dapat berjalan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, menyampaikan bahwa pelibatan desa menjadi salah satu arahan Presiden dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan.

Ia menilai, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan arahan tersebut dapat diterapkan. Sebab, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota diperlukan agar program pencegahan bisa menjangkau masyarakat di desa-desa yang berada di sekitar kawasan gambut.

Satyawan menjelaskan, salah satu perhatian utama BPGMN di Riau adalah menjaga kondisi tata air gambut. Untuk itu, pihaknya akan memprioritaskan pendataan seluruh KHG, sekaligus memetakan kanal-kanal yang belum memiliki sekat.

Menurutnya, penyekatan dan penimbunan kanal merupakan langkah penting untuk mempertahankan kelembapan lahan gambut. Dengan kondisi air yang terjaga, kawasan gambut diharapkan tidak mudah mengering sehingga risiko terjadinya kebakaran dapat dikurangi.

Ia juga mengingatkan bahwa Riau memiliki dua periode musim kemarau dalam satu tahun. Kondisi tersebut membuat langkah antisipasi harus disiapkan lebih awal, terutama melalui pemetaan wilayah rawan dan pembenahan infrastruktur tata air gambut.

“Di Riau ini terdapat dua kali musim kemarau, sehingga kita harus mempersiapkan langkah antisipasi lebih awal. Salah satunya dengan melakukan inventarisasi seluruh KHG dan melihat kanal-kanal yang sekatnya belum terbangun agar dapat segera ditangani,” pungkasnya.(*)